BUPATI BENGKALIS TERIMA PENGHARGAAN DARI MENPAN

JAKARTA – Bersama Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan delapan Walikota dan Bupati di Bumi Lancang Kuning, Jum'at (20/4/2007), Bupati Bengkalis H Syamsurizal mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Penyerahan penghargaan yang dilakukan di Jakarta itu, langsung diserahkan Menpan Taufiq Effendi. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten dan kota tersebut, merupakan instansi pemerintah daerah yang memelopori penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk kabupaten dan kota, piagam penghargaan tersebut langsung direahkan Menpan kepada Syamsurizal, Walikota Pekanbaru dan Dumai serta bupati Indra Giri Hilir, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak. Hanya dua kabupaten yang tak menerimanya, yakni Inhu dan Kuansing Penghargaan itu diberikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tata kelola masyarakat yang baik (good governance) pada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporannya, dijadwalkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun dalam LAKIP. Usai penyerahan penghargaan, Menpan mengatakan bahwa LAKIP adalah simbol dari clean governance untuk menuju good governance, yakni pelayanan publik yang prima. Oleh sebab itu, tidak boleh dijadikan sekadar formalitas pelaporan semata. Melainkan harus menjadi media pertanggung jawaban kinerja dari mandat rakyat. ”Intinya, dalam LAKIP harus menyajikan apa-apa saja yang telah dihasilkan/diperoleh dari apa-apa saja yang telah direncanakan,” kata Taufik Effendi. Menpan juga mengatakan, ada beberapa permasalahan yang mesti dipikirkan serius oleh para aparatur. Yakni, munculnya egosime kedaerahan berbasis etnis. Dalam kaitan ini, Menpan melihat, ada sesuatu yang perlu diubah. Sebab, dalam realitanya, satu sisi kita berbicara tentang NKRI, tapi di sisi lain, kita gemar berbicara putra daerah. ”Memang tidak ada yang salah. Tapi, perlu pemikiran," kata Menpan. Kedua, kata Menpan lagi, masalah motivasi kerja, yakni terjadi kecenderungan selama ini di hampir seluruh daerah, di mana motivasi timbul hanya karena ada kepentingan. Dan yang ketiga, masalah korupsi. Sementara, Gubernur Riau dalam sambutannya menyatakan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, Riau telah melaksanakan program peningkatan pelayanan publik yang prima dan transparan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 tahun 2005 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, kata Rusli, pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Gratifikasi di lingkungan Propinsi Riau, kampanye anti korupsi, pendidikan anti korupsi disekolah-sekolah, membuat pakta integritas kepada setiap pengadaan barang dan jasa dan menyusun rencana aksi daerah tahun 2007 dalam pemberantasan korupsi. Di tempat yang sama, Syamsurizal mengatakan, penghargaan ini merupakan perintah atau instruksi untuk bekerja dan memberikan pelayanan lebih optimal. "Dengan terimanya penghargaan itu, ke depan, maka seluruh aparatur di jajaran Pemkab Bengkalis tentu harus dan terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas perwujudan clean governance dan good governance yang selama ini telah dijalankan oleh Pemkab Bengkalis," katanya. Kemudian, kata Syamsurizal, dengan diraihnya penghargaan itu, pihaknya ingin menjaga konsistensi secara terus menerus secara lebih baik. ”"Karena good governance merupakan sebuah keharusan dan merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi seluruh aparatur di jajaran Pemkab Bengkalis,” tegas Syamsurizal.*** Keterangan Foto: Menpan) Taufiq Effendi menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Bengkalis H Syamsurizal atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di kantor Menpan, Jakarta, Jum’at (20/4/2007).