Keterangan Foto:Bupati H Syamsurizal menyerahkan cendramata kepada Prof Dr Subur Budhi Santoso pada acara penyambutan di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Ahad (18/5/2008).
BENGKALIS - Prof Dr Subur Budhi Santoso, memuji kebijakan Kabupaten Bengkalis dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30 persen. Jumlah sebesar itu, kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, hendaknya benar-benar bisa meningkatkan kualitas pembangunan dunia pendidikan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.
“Disamping jumlahnya yang besar, yang paling penting agar dana tersebut penggunaannya benar-benar tepat sasaran. Sehingga kualitas pendidikan di daerah ini semakin meningkat dan lebik baik," kata Subur.
Hal itu disampaikan Subur ketika membuka pameran buku dalam rangka memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Senin (19/5/2008). Pameran yang digelar Persatuan Alumni Yokyakarta (PAY) itu, dilaksanakan di halaman parkir kompleks pasar buah dekat Sungai Bengkel Bengkalis.
Selain Bupati Bengkalis, ikut mendampingi Subur membuka pameran yang diikuti sejumlah penerbit terkenal itu, diantaranya Bupati Bengkalis H Syamsurizal dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Bagus Santoso.
Dikatakan Subur, yang kedatangannya juga dalam rangka menghadiri undangan pelantikan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis itu, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten dengan APBD tergolong besar.
”Dana tersebut akan bermanfaat secara optimal dalam pembangunan dan proses pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, bila Pemkab Bengkalis melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata,” katanya.
Selain harus melibatkan peran serta masyarakat, katanya, dalam pembangunan itu juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip social justice (keadilan sosial). ”Social justice merupakan sebuah persyaratan yang sangat utama atau pokok, termasuk juga berasaskan sosial demokratis,” katanya.
Ditegaskannya, meskipun berhasil menaikkan taraf pekonomian masyarakat, tapi jika pertumbuhan pembangunan tidak dilakukan dengan baik, maka tentu akan mengalami ketimpangan dan tidak akan berjalan dengan baik.
Ketika berbicara mengenai budaya, Subur yang memang memiliki prihatin terhadap nasib bangsa ini, turut menyayangkan mengenai adanya semacam trend di masyarakat menyalahartikan kebebasan budaya. Bahkan lebih parah lagi, kayanya, ada yang dengan sengaja memanfaatkan kebebasan budaya untuk melakukan hal yang justru menjurus kepada tindakan negatif.
"Trend itu sangat keliru. Kebebasan budaya yang kita kehendaki adalah kebebasan yang dapat memberikan makna positif dalam mengembangkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Bukan sebaliknya," katanya.
Subur juga mengatakan, kemerdekaan yang saat ini dinikmati bangsa Indonesia, harus selalu diisi dengan pembangunan. Dan, pembangunan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan memerlukan referensi. ”Hanya dengan cara demikian, stabilitas nasional dan pembangunan dapat dijaga,” katanya. ****
“Disamping jumlahnya yang besar, yang paling penting agar dana tersebut penggunaannya benar-benar tepat sasaran. Sehingga kualitas pendidikan di daerah ini semakin meningkat dan lebik baik," kata Subur.
Hal itu disampaikan Subur ketika membuka pameran buku dalam rangka memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Senin (19/5/2008). Pameran yang digelar Persatuan Alumni Yokyakarta (PAY) itu, dilaksanakan di halaman parkir kompleks pasar buah dekat Sungai Bengkel Bengkalis.
Selain Bupati Bengkalis, ikut mendampingi Subur membuka pameran yang diikuti sejumlah penerbit terkenal itu, diantaranya Bupati Bengkalis H Syamsurizal dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Bagus Santoso.
Dikatakan Subur, yang kedatangannya juga dalam rangka menghadiri undangan pelantikan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis itu, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten dengan APBD tergolong besar.
”Dana tersebut akan bermanfaat secara optimal dalam pembangunan dan proses pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, bila Pemkab Bengkalis melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata,” katanya.
Selain harus melibatkan peran serta masyarakat, katanya, dalam pembangunan itu juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip social justice (keadilan sosial). ”Social justice merupakan sebuah persyaratan yang sangat utama atau pokok, termasuk juga berasaskan sosial demokratis,” katanya.
Ditegaskannya, meskipun berhasil menaikkan taraf pekonomian masyarakat, tapi jika pertumbuhan pembangunan tidak dilakukan dengan baik, maka tentu akan mengalami ketimpangan dan tidak akan berjalan dengan baik.
Ketika berbicara mengenai budaya, Subur yang memang memiliki prihatin terhadap nasib bangsa ini, turut menyayangkan mengenai adanya semacam trend di masyarakat menyalahartikan kebebasan budaya. Bahkan lebih parah lagi, kayanya, ada yang dengan sengaja memanfaatkan kebebasan budaya untuk melakukan hal yang justru menjurus kepada tindakan negatif.
"Trend itu sangat keliru. Kebebasan budaya yang kita kehendaki adalah kebebasan yang dapat memberikan makna positif dalam mengembangkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Bukan sebaliknya," katanya.
Subur juga mengatakan, kemerdekaan yang saat ini dinikmati bangsa Indonesia, harus selalu diisi dengan pembangunan. Dan, pembangunan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan memerlukan referensi. ”Hanya dengan cara demikian, stabilitas nasional dan pembangunan dapat dijaga,” katanya. ****
Tidak ada komentar:
Posting Komentar